Studi kasus apbn

Posting Komentar. Achmad Lutfi, S. Ari Khusrini : Tabel 1. Peringkat Investasi Indonesia, Tabel 3. Tabel 2. Tabel 4. BAB I. Secara sistematis Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah menjelaskan definisi operasional kepemerintahan yaitu antara lain sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah konsekuensi atas penerapan otonomi daerah. Adanya penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi menghadirkan tujuan dan harapan manfaat ingin dicapai. Sedangkan m anfaat secara teoritis yang bisa didapatkan dari desentralisasi menurut Mardiasmo adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan alokasi seumber daya Mardiasmo Desentralisasi Fiskal.

Machfud Sidik dalam Seminar Nasional, Public Sector Scorecardmenyampaikan bahwa secara umum desentralisasi mencakup aspek yaitu: politik political decentralization ; administratif administrative decentralization ; fiskal fiscal decentralization ; dan ekonomi economic or market decentralization Sidik Pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan berjalan optimal jika memenuhi hal-hal yaitu: i Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan law or administration enforcement ; ii kapabilitas birokrat Pemerintah Daerah yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi; dan iii keseimbangan, kejelasan, dan transparasi wewenang serta tanggung jawab dalam pungutan pajak dan retribusi daerah.

Analisis Keberhasilan Desentralisasi Fiskal. Keberhasilan desentralisasi fiskal ditentukan oleh tiga faktor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan urusan pemerintahan umum dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat maupun dilakukan pelimpahan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi, hal ini dibiayai oleh APBN dalam hal ini termasuk diantaranya dana dekonsentrasi.

Dalam makalah kali ini, akan dilakukan analisis dari salah satu masalah yang teridentifikasi di atas dikaitkan dengan konsep desentralisasi fiskal yaitu penggunaan dana dekonsentrasi. Studi Kasus I. Penambahan tugas GWPP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun belum disertai dengan peningkatan besaran alokasi anggaran dana dekonsentrasi sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Studi Kasus II. Landasan teori yang digunakan dalam makalah ini terdiri atas landasan peraturan dan teori pakar yaitu, sebagai berikut. Landasan Peraturan.

Landasan Teori Pakar. Adapun analisis efektivitas keberhasilan desentralisasi dapat dilihat melalui pencapaian kinerja output dan outcome desentralisasi sebagai berikut.

Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: i pertumbuhan ekonomi masyarakat; ii peningkatan kualitas pelayanan publik; dan iii fleksibilitas program pembangunan. Habibi Output desentralisasi diukur dengan prasyarat terpenuhinya asumsi bahwa, Pemerintah Daerah masih memiliki peranan penting dalam mengintervensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerahnya.

Isu terkini bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, namun juga pemerataan atau tingkat ketimpangan yang rendah sebagai indikator atas pembangunan yang berhasil guna, tepat guna, serta berkeadilan; ii pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas segala bentuk pelayanan publik yang diberikan citizen-centric ; dan iii berkenaan dengan aspek birokrat dalam merespons dinamika dalam masyarakat memperhatikan fleksibilitas serta peluang diskresi yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan asas rule of lawakuntabilitas, dan transparansi.

Sedangkan, outcomes desentralisasi terdiri dari dua aspek, yaitu i peningkatan partisipasi masyarakat dan ii efektivitas pelaksanaan koordinasi.

Adapun efektivitas pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan koordinasi hozontal, vertikal, maupun diagonal internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi yang bersinergi guna pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini adalah tujuan pembangunan ang telah dituangkan dalam dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan penelitian perbandingan penerapan desentralisasi fiskal di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang memiliki perbedaan yang signifikan.Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned. Baca info terupdate seputar virus corona di sini. TS leafor. Kaskus Addict Posts: 2, Kasus korupsi terbesar di indonesia sepanjang sejarah : Daftar kasus kasus korupsi dibawah ini dianggap sebagai skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, total kerugian negara akibat para koruptor diatas bahkan rata rata mencapai angka trilyunan rupiah.

BPK mengungkap sembilan temuan pelanggaran yang terjadi. Bank Indonesia BI saat itu dipimpin oleh Boediono—sekarang wapres—dianggap tidak tegas pada pelanggaran Bank Century yang terjadi dalam kurun waktu BI, diduga mengubah persyaratan CAR.

studi kasus apbn

Beberapa hal kemudian terungkap pula, saat Bank Century dalam pengawasan khusus, ada penarikan dana sebesar Rp miliar yang tentu saja, menurut BPK, melanggar peraturan BI. Pendek kata, terungkap beberapa praktik perbankan yang tidak sehat. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp ,4 triliun dari total dana senilai Rp ,5 triliun.

Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo? Ketiganya kini sedang naik banding.

studi kasus apbn

Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Yang jelas, hingga akhirdari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus Abdullah Puteh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang kini non aktif ini menjadi tersangka korupsi APBD dalam pembelian helikopter dan genset listrik, dengan dugaan kerugian Rp 30 miliar.

Kasus dugaan korupsi pengadaan listrik swasta Paiton I di Probolinggo bermula dari Lmarkup terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7, triliun. Kedua lembaga tersebut jelas-jelas menyatakan ada mark up dan rekayasa besar-besaran pada sisi proses penyiapan listrik swasta dan proses investasinya. Dalam Laporannya, BPKP membedah secara gamblang proses Korupsi Kolusi Nepotisme KKN yang terjadi, mulai dari perencanaan, proses mendapatkan Surat Ijin Prinsip, pembiayaan, pelaksanaan, produksi, distribusi, konsumsi, pembayaran dan berbagai previlege yang didapat dengan merugikan keuangan negara sekitar Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung Kejagung.

Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri Pertambangan dan Energi tertanggal 13 Februari Dalam surat itu dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Namun, Kejagung tidak bertindak. Pada akhirsebuah organisasi non-pemerintah juga telah melaporkan kasus Paiton I ke KPK, namun anehnya hingga sekarang lembaga pemberantas korupsi itu tidak melakukan tindakan apapun.

Kasus Korupsi Soeharto dan keluarganya Banyak pendapat dari masyarakat mengenai keluarga suharto baik selama menjabat maupun sesudah lengser tahun Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib kasus ini tak jelas kelanjutannya.

Golden Key Eddy Tansil lahir tahun adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang keberadaanya kini tidak diketahui. Ia melarikan diri dari penjara Cipinang, Jakarta, pada tanggal 4 Mei saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar juta dolar Amerika sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Eddy Tansil 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta, membayar uang pengganti Rp miliar, dan membayar kerugian negara Rp 1,3 triliun.

Sekitar an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan bahwa mereka membantu Eddy Tansil untuk melarikan diri.Download full text Bahasa Indonesia, 84 pages. Muchtar, Adinda T. Padahal menurut aturan resmi yang ada, proses tersebut memungkinkan keterlibatan publik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi, menyajikan isu-isu dan memberikan masukan bagi anggota DPR untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik dalam pembahasan RUU APBN di DPR. Untuk fokus isu, penelitian ini mengambil studi kasus terkait isu perbatasan dengan pertimbangan bahwa isu ini kerap diperlakukan secara instan, parsial, dan tidak berkelanjutan oleh pembuat kebijakan.

Secara umum, penelitian ini berdasarkan pada premis bahwa DPR sebagai wakil rakyat harus menegakkan fungsi perwakilannya dalam melakukan fungsi lainnya. Sistem dan mekanisme kerja yang ada di DPR juga harus mempraktekkan prinsipprinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kepedulian pemerintah dan DPR akan kawasan perbatasan, khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya pun masih rendah. Informasi mengenai APBN sendiri bukan merupakan informasi yang mudah diperoleh.

Proses di DPR tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa usulan dari masyarakat sudah selesai di forum Musrenbang. View original from www.

Penyusunan dan penetapan APBN

The Indonesian Institute. Download full text Bahasa Indonesia, 84 pages Cite this. Load next page.Visi KESDM: Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan Iingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat 4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.

Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kemampuan kelibangan dan kediklatan ESDM 8. Melaksanakan good governance. Tugas: Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Fungsi 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; 2.

Pelaksanaan urusan emerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.

Penggunaan uang sebesar itu, menurut Saleh, mutlak ada di tangan menteri. Meski tidak tahu secara pasti bagaimana Jero mengelola uang tersebut, dia menegaskan bahwa anggaran boleh digunakan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan menteri. Saleh lantas memberikan contoh saat Jero meresmikan sebuah kampus. Lantas, dia menyumbangkan sarana dan prasarana seperti laptop. Nah, uang pembelian perangkat itu boleh menggunakan DOM. Termasuk saat Jero menghadiri suatu perkawinan.

Jika tidak ada kaitan dengan pekerjaan menteri, anggaran tersebut tak boleh digunakan secara pribadi. Jumlah DOM yang sebesar itu bukanlah jumlah yang sedikit, tapi masih membuat Jero Wacik melakukan korupsi. Dan dengan modus korupsi tersebut, muncullah surat perintah penyidikan Jero Wacik yang diteken sehari sebelum pengumuman.

Catatan yang dimiliki KPK terkait aliran dana operasional menteri DOMyang diduga diperoleh Jero dengan cara memeras rekanan dan bawahan saat yang bersangkutan menjabat Menteri ESDM, memerinci sejumlah pengeluaran dan siapa saja pihak yang menerima.

Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus. Pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif.

Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar. Menteri dan para petinggi lainnya seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh dalam hal penggunaan anggaran tersebut. Hal ini karena anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dan melakukan pembangunan nasional serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendukung penyelewengan tersebut:.

Dari data yang telah kami sebutkan di atas, maka berikut ini kami jabarkan sistematika penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kementerian ESDM:. Besarnya DOM setiap bulan adalah sekitar juta. Tapi, ternyata jumlah dana ini tidak cukup untuk Jero Wacik dalam melakukan kegiatan opersionalnya sebagai menteri. Hal itu menyebabkan Jero Wacik untuk melakukan tindakan korupsi. Bagaimanapun, tindakan korupsi yang dilakukan Jero Wacik adalah tindakan pidana dan harus mendapatkan sanksi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi DIY tahun Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang mana data ini berupa data sekunder berupa Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta periode Selanjutnya, data ini dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu analisis varians, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio keserasian, analisis pertumbuhan dan analisis efisiensi.

studi kasus apbn

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DIY baik. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata analisis varians pendapatan sangat efektif, derajat desantralisasi baik, rasio kemandirian delegatif, rasio ketergantungan sangat tinggi, analisis pertumbuhan pendapatan positif, analisis varians belanja baik, rasio belanja modal rendah, rasio belanja.

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa, yang telah memberi dukungan dan doa untuk kesuksesan anaknya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis. Sulastiningsih, M. Si selaku Ka Prodi Akuntansi yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan. Sahabat sejati Ika Aprianti, terimakasih untuk motivasi, dukungan dan kekonyolan yang telah kita lalui selama ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Daftar Kasus Kasus Korupsi di Indonesia Lengkap

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Latar Belakang Rumusan Masalah Pertanyaan penelitian Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Anggaran Pendapatan Daerah Anggaran Belanja Daerah Kinerja Keuangan Daerah Analisis Kinerja Keuangan Daerah Penelitian Terdahulu Jenis Penelitian Subjek dan Objek Penelitian Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data Hasil Penelitian Gambaran Umum Deskripsi Data Penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan DaerahPosting Komentar.

Lapindo Brantas Inc. Salah satu hal penting yang harus di perhatikan oleh sebuah perusahaaan adalah kerusakan lingkungan. Dalam menjalakan aktivitas produkdinya bukan tidak mungkin perusahaan akan memberikan efek samping yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan bisa saja akan berbalik pada perusahaan itu sendiri, seperti adanya tuntutan dari berbagai pihak seperti: masyarakat sekitar, organisasi aktivis lingkungan dan pemerintah. Karena besarnya volume semburan menyebabkan air Lumpur tersebut dialirkan ke badan air Sungai Porong dan Sungai Aloo demi menjamin keselamatan jiwa masyarakat dan infrastruktur di sekitar lokasi semburan dan ini juga berdampak pada kerusakan ekosistem di sungai tersebut.

Akibat dari masalah ini semua pihak sangat dirugikan terutama masyarakat yang terkena dampak dari lumpur serta polusi udara yang dihasilkan dari lumpur tersebut. Bukan hanya masyarakat, PT. Lapindo Brantas juga mengalami banyak kerugian sehingga berdampak pada semua investor serta karyawan PT.

Lapindo Brantas, Inc. Dari kasus diatas kami melihat ada beberapa resiko yang terjadi dan atau akan terjadi dari aktifitas semburan lumpur PT Lapindo Brantas Inc tersebut. Kerusakan lingkungan polusi. Semburan lumpur yang keluar dari pengeboran PT. Resiko Hukum. Fraksi-fraksi di DPR menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp miliar. Begitu besarnya anggaran yang telah dikeluarkanuntuk bencana lumpur lapindo ini sangat merugikan negara ini hingga Rp.

Resiko Keuangan. Atas kejadian ini bukan hanya negara yang dirugikan oleh PT. Para karyawan juga merasa dirugikan, karena mereka harus diberhentikanoleh perusahaan tersebut walaupun mereka juga menerima gaji dan pesangon daripihak perusahaan. Resiko Terhadap Izin Usaha. Akibat dari permasalahan ini legalitas serta perizinan usaha PT Lapindo Brantas terancam akan dicabut oleh pemerintah karena perusahaantersebut dianggap bermasalah dan merugikan banyak pihak.

Dari resiko-resiko yang terjadi diatas kami mengambil beberapa kesimpulan dan cara untuk mengantisipasi atau meminimalkan resiko kejadian tersebut dikemudian hari:. Tidak hanya itu manajemen resiko juga bisa mengukur suatu resiko yang terjadi pada perusahaan serta memudahkan seorang Menejer perusahaan membuat dan mengambil keputusan-keputusan yang baru yang berguna bagi perusahaan. Manajemen resiko juga memberi efek yang positif terhadap bumi terutama pada perusahaan yang peduli akan lingkungan hidup.

Sumber Refarensi:.Hey there! Thanks for dropping by Aras Munandar Nanda! Take a look around and grab the RSS feed to stay updated. See you around! Permasalahan yang terjadi dikalangan siswa memang tidak didambakan, dibeberapa media baik itu cetak maupun elektronik kadang kita sering membaca dan mendengar adanya debuah permasalahan yang terjadi dan pelakunya tidak lain adalah siswa.

Memang kita sangat berharap hal-hal seperti itu tidak didambakan tapi entah bagaimana sehingga perkelahian, pengeroyokan serta penganiayaan sesama siswa itu kerap terjadi dan hal itu sudah merupakan hal yang sudah tidak lasim lagi dengan kita. Oleh karena itu dari segi permasalahan yang terjadi di sekolah ini perlu antisipasi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di kalangan siswa karena jika tidak diantisipasi maka dalam dunia pendidikan itu hanya bisa dikategorikan oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang tidak mengfungsikan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan juga tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu penulis melaksanakan studi kasus ini dengan maksud untuk mencari penyebab perilaku yang menyimpang dan hal itu untuk membantu konseli atau siswa untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perkelahiahan dan menggangu siswa yang lain khusunya dalam pelajaran. Pelaksanaan studi kasus ini dilaksanakan dalam usaha untuk menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan layanan konseling secara individual serta pembuatan laporan studi kasus.

Dengan menjunjung tinggi kode etik yang dipegang teguh oleh petugas bimbingan dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga kerahasiaan konseli terutama masalah-masalah yang dihadapinya. Segala sesuatu yang dikemukakan oleh konseli akan dirahasiakan oleh konselor. Dari wujud laporan ini sama sekali tidak bermaksud membeberkan rahasia atau masalah konseli.

Segala data atau informasi yang menyangkut pribadi konseli akan dijamin kerahasiaannya dalam hal ini laporan studi kasus ini hanya akan diberikan kepada yang berwenang saja atau pihak yang berwenang dalam laporan studi kasus ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam usaha menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan layanan konseling secara individual serta pembuatan laporan studi kasus. Kegiatan studi kasus relatif sama dengan kegiatan konseling yang sebenarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kegiatan ini merupakan awal bagi calon dan untuk selanjutnya dapat memberikan gambaran bagaimana konseling sesungguhnya di lapangan.

Pada studi kasus ini diperlukan berbagai macam data, baik data pribadi maupun data tentang lingkungan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai faktor yang turut mempengaruhi keberadaan konseli.

Sebaliknya, konseli justru memperoleh sesuatu yang bersifat positif dan menguntungkan bagi dirinya guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk menjaga keraasiaan data tentang konseli yang berupa penyamaran nama dan kesedian penulis untuk tidak memberitahukan pada orang lain. Oleh sebab itu hasil dari laporan studi kasus ini yang mengenai semua data-data tentang siswa memang secara sengaja tidak dicantumkan dengan jelas data siswa tersebut. Informasi dan data-data mengenai konseli dalam proses pemberian bantuan juga dirahasiakan dan apabila dalam penyajiaan dari studi kasus ini terdapat kesamaan dengan identitas atau masalah dengan orang lain hal itu hanya secara kebetulan saja.

Dalam identifikasi kasus ini dimana yang teridentifikasi adalah salah seorang siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 9 Makassar, dengan menggunakan beberapa alat pengumpul data yang diperlukan yaitu melalui Daftar cek masalah,wawancara, angket kebiasaan belajar dan alat pengumpul data lainnya. Siswa yang dimaksud gambaran selanjutnya tentang konseli adalah sebagai berikut:.

Sesuai dengan hasil pengamatan terhadap si konseli ini WD Inisial ini, cara berbicaranya cukup sopan dan mudah di temani bercerita, cara berjalannya Biasa saja dan tegak, serta penampilannya yang sopan, perkembangan kesehatannya naik, keadaan tinggi badan sesuai dengan berat badan yang stabil.

Dilihat dari segi fisik, si konseli ini termasuk tipe anak yang mudah bergaul. Dilihat dari kesehariannya, si konseli ini adalah anak yang Mudah sekali bergaul dan mudah sekali mendapatkan teman didalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Namun biasanya dalam mengikuti pelajaran, si konseli ini biasanya berpindah-pindah tempak duduk.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari temannya, si WD Inisial ini sering menceritakan kejelekan temannya sendiri ke orang lain sehingga membuat dia di benci temannya yang ada dalam kelasnya sendiri. Dan temannya juga mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pengaruh lingkungannya yang sering bergaul dengan anak nakal yang ada didekat rumaghnya dan mungkin karena kurangnnya perhatian dari orang tuanya terutama ayahnya yang sangat sibuk.

Dari berbagai informasi yang telah diperoleh melalui pengumpulan data seperti problem cheklist, angket kebiasaan siswa, checklist kebiasaan belajar, Tes Who Am I dan Observasi. Adapun gambaran umum dari kasus konseli sebagai berikut:.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *